KPK Sita Dokumen dan Senjata Api dalam Penggeledahan Terkait Kasus Eks Bupati Ponorogo di Surabaya
Surabaya, 1 Desember 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sebuah lokasi di Surabaya terkait dengan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan eks Bupati Ponorogo. Dalam penggeledahan tersebut, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen penting yang diduga kuat berkaitan dengan praktik korupsi yang sedang diselidiki. Selain dokumen, petugas KPK juga menemukan senjata api yang turut disita sebagai bagian dari barang bukti.
Sumber yang terlibat dalam kasus ini menyebutkan bahwa dokumen yang disita antara lain berupa kontrak-kontrak proyek pemerintah yang diduga mengarah pada aliran dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dokumen tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi di tingkat daerah tersebut.
"Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh eks Bupati Ponorogo. Temuan dokumen dan senjata api ini akan sangat membantu kami dalam memperkuat bukti-bukti yang ada," ujar juru bicara KPK.
Namun, temuan senjata api dalam penggeledahan ini menjadi sorotan. KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait apakah senjata tersebut berkaitan langsung dengan kasus korupsi yang sedang diselidiki atau memiliki kaitan dengan tindakan lain yang dilakukan oleh pihak terkait. Penemuan ini menambah kesan bahwa ada kemungkinan unsur kekerasan atau ancaman dalam praktik yang melibatkan pejabat tersebut.
Kasus ini sendiri telah menarik perhatian publik, mengingat Ponorogo, sebuah kabupaten di Jawa Timur, sebelumnya juga pernah diterpa isu serupa terkait penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah. Masyarakat berharap penyidikan ini bisa mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan memberikan efek jera bagi pejabat-pejabat yang terlibat.
Eks Bupati Ponorogo yang kini menjadi tersangka dalam kasus ini sebelumnya dikenal aktif dalam sejumlah program pembangunan daerah. Namun, ada dugaan bahwa dalam perjalanan tugasnya, ia terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.
KPK berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan penyidikan terhadap kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
