Update Longsor Tambang Gunung Kuda Cirebon: 14 Tewas, Status Darurat Bencana Ditetapkan
Cirebon, 30 Mei 2025 — Tragedi memilukan kembali menyelimuti dunia pertambangan Indonesia. Sebuah longsor besar menimpa kawasan tambang batu alam Gunung Kuda yang terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat pagi. Bencana ini menelan sedikitnya 14 korban jiwa dan menyebabkan 6 lainnya dinyatakan hilang.
Insiden terjadi saat puluhan pekerja tengah beraktivitas di lokasi tambang. Tanah yang labil secara tiba-tiba longsor, menimbun para pekerja yang tak sempat menyelamatkan diri. Hingga sore hari, lebih dari 20 orang berhasil dievakuasi—beberapa dalam kondisi selamat namun mengalami luka serius.
Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan relawan dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Mereka bekerja tanpa henti, meski dihadapkan pada cuaca buruk dan potensi longsor susulan. Operasi evakuasi sempat dihentikan sementara pada malam hari karena kondisi tidak aman, dan akan dilanjutkan pada keesokan harinya.
Menyikapi kejadian ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menetapkan status darurat bencana di wilayah tersebut. Ia juga memerintahkan penutupan total terhadap tambang Gunung Kuda serta empat tambang lainnya yang dianggap menggunakan metode pertambangan tidak aman dan tidak memenuhi standar keselamatan kerja.
Peristiwa ini menambah catatan kelam Gunung Kuda yang sebelumnya pernah mengalami insiden serupa pada 2015, 2021, dan 2023. Namun, kali ini menjadi yang paling mematikan, menyoroti lemahnya pengawasan dan kelalaian dalam penerapan standar operasional keselamatan.
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cirebon telah resmi menutup seluruh aktivitas tambang di kawasan tersebut. Sementara itu, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menjadwalkan inspeksi lapangan guna menilai kerusakan dan menyusun langkah strategis ke depan.
Tragedi ini kembali menjadi peringatan keras akan pentingnya tata kelola pertambangan yang profesional dan berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama otoritas pusat diharapkan segera bertindak untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak di masa mendatang.
