PM Thailand Diskors oleh Mahkamah Konstitusi Imbas Skandal Telepon dengan Pemimpin Kamboja
Bangkok, 1 Juli 2025 – Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, tengah menghadapi situasi politik yang semakin memanas setelah Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk menskors dirinya dari jabatan PM untuk sementara waktu. Keputusan ini diambil menyusul terungkapnya skandal telepon yang melibatkan percakapan antara Prayut dan Hun Sen, Perdana Menteri Kamboja, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap integritas pemerintah Thailand.
Skandal yang menggemparkan ini bermula ketika percakapan telepon antara Prayut dan Hun Sen bocor ke publik. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin negara tersebut dilaporkan membahas berbagai isu sensitif, termasuk masalah internal politik Thailand serta hubungan bilateral antara kedua negara. Beberapa kalangan menilai percakapan tersebut berpotensi membahayakan stabilitas politik Thailand, dengan menyarankan adanya campur tangan luar dalam urusan domestik negara.
Latar Belakang Skandal
Telepon yang terungkap tersebut diduga terjadi pada bulan Juni 2025, ketika situasi politik di Thailand sedang memanas setelah pemilu yang dimenangkan oleh partai oposisi. Dalam percakapan itu, beberapa pihak mengklaim bahwa Prayut diduga meminta nasihat atau bahkan bantuan dari Hun Sen terkait cara-cara untuk menghadapi perubahan politik di Thailand. Sebagian analis politik menilai bahwa tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan Thailand serta menciptakan kesan bahwa pemerintah Thailand tidak sepenuhnya independen dalam pengambilan keputusan.
Meskipun belum ada bukti konkret yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum langsung, percakapan yang bocor tersebut telah memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat Thailand. Banyak yang menilai bahwa skandal ini merusak reputasi dan kredibilitas pemerintahan Prayut, apalagi mengingat masa jabatannya yang telah dipenuhi dengan kontroversi, terutama terkait dengan kebijakan otoriter selama masa pemerintahan militer yang ia pimpin sejak tahun 2014.
Keputusan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Thailand, yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dugaan pelanggaran konstitusional oleh pejabat publik, memutuskan untuk menskors Prayut Chan-o-cha dari jabatannya sebagai Perdana Menteri selama proses penyelidikan lebih lanjut. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan atau campur tangan dari pihak asing dalam urusan domestik Thailand.
Dalam pernyataan resminya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa meskipun percakapan tersebut belum membuktikan adanya tindak pidana, namun perbuatan tersebut cukup untuk merusak citra integritas pemerintahan dan merusak kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Prayut.
Reaksi Politik dan Masyarakat
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Para pendukung pemerintah Prayut mengecam keputusan tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang politis dan bertujuan untuk mengacaukan stabilitas negara. Mereka juga menilai bahwa penyelidikan terhadap skandal ini terlalu berlebihan dan tidak berdasar pada bukti yang cukup.
Di sisi lain, banyak elemen oposisi dan masyarakat Thailand yang menyambut baik keputusan ini. Mereka menilai bahwa penyelidikan terhadap skandal tersebut adalah langkah yang tepat untuk memulihkan integritas pemerintahan dan memastikan bahwa tidak ada pihak manapun yang dapat campur tangan dalam urusan domestik negara.
Pengganti Sementara
Selama Prayut diskors, Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit Wongsuwan, akan mengambil alih kepemimpinan sementara sebagai penjabat Perdana Menteri hingga proses penyelidikan selesai. Prawit, yang juga merupakan sekutu dekat Prayut, diharapkan dapat menjaga stabilitas pemerintahan, meskipun posisinya juga dipandang dengan kecurigaan oleh sebagian besar pihak oposisi.
Dampak terhadap Hubungan Thailand-Kamboja
Skandal ini juga berpotensi berdampak negatif pada hubungan antara Thailand dan Kamboja. Meskipun kedua negara memiliki hubungan diplomatik yang cukup stabil, percakapan pribadi antara kedua pemimpin negara yang membahas isu-isu sensitif dapat menciptakan ketegangan, terutama di kalangan rakyat Thailand yang mungkin merasa bahwa negara mereka sedang dipengaruhi oleh pihak asing.
Sejauh ini, pemerintah Kamboja belum memberikan komentar resmi terkait bocornya percakapan ini. Namun, beberapa pengamat politik memperkirakan bahwa Perdana Menteri Hun Sen mungkin akan menghadapi kritik di dalam negeri Kamboja karena keterlibatannya dalam percakapan tersebut.
Kesimpulan
Skandal telepon antara Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, dan Pemimpin Kamboja, Hun Sen, telah menimbulkan gejolak politik yang serius di Thailand. Mahkamah Konstitusi Thailand, dalam langkah yang tak terduga, menskors Prayut dari jabatannya sementara waktu untuk memastikan penyelidikan yang objektif dan transparan. Keputusan ini tidak hanya mengguncang dunia politik Thailand, tetapi juga membuka perdebatan besar tentang kedaulatan negara dan campur tangan asing dalam urusan domestik.
Dengan posisi kepemimpinan yang kini kosong, perhatian publik kini beralih kepada Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan dan bagaimana ia akan menangani situasi yang semakin memanas ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
