Pemprov Sumbar Sebut Kerugian Bencana Banjir Bandang dan Longsor Capai Rp 1,78 Triliun
Padang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan bahwa kerugian akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda daerah tersebut diperkirakan mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sekitar Rp 1,78 triliun. Kerusakan yang terjadi menyentuh berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, permukiman warga, hingga lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan banyak masyarakat di provinsi ini.
Bencana yang terjadi pada awal bulan November 2025 lalu dipicu oleh curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah Sumbar dalam beberapa hari berturut-turut. Akibatnya, sejumlah sungai meluap dan tanah di area pegunungan yang labil longsor, menambah kesulitan bagi warga yang terdampak. Wilayah yang paling parah terdampak adalah Kabupaten Solok, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan, di mana jalan utama terputus, jembatan rusak, dan ribuan rumah hancur.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam konferensi pers yang digelar di kantor gubernur, menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar telah melakukan langkah-langkah darurat untuk membantu warga yang terdampak. Selain menyediakan bantuan pangan, Pemprov juga telah mengerahkan tim SAR untuk mengevakuasi korban dan membersihkan material longsor yang menutup akses jalan.
"Kami masih dalam proses penghitungan lebih rinci terkait kerusakan infrastruktur, tetapi yang jelas bencana ini memberikan dampak luar biasa pada perekonomian dan kehidupan masyarakat. Kerugian yang tercatat mencapai sekitar Rp 1,78 triliun, dan ini akan menjadi tantangan besar bagi kami untuk melakukan pemulihan," kata Mahyeldi.
Lebih lanjut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Junaidi, mengatakan bahwa pihaknya kini fokus pada upaya penyediaan tempat pengungsian yang layak dan distribusi bantuan yang tepat sasaran. "Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan tambahan dan mendukung proses pemulihan," ujarnya.
Selain dampak langsung terhadap warga, sektor pertanian yang juga menjadi andalan ekonomi Sumbar terbilang cukup parah. Ribuan hektar sawah dan kebun rusak akibat banjir bandang, sementara beberapa jalan penghubung antar kecamatan dan kabupaten masih terputus. Hal ini mempersulit distribusi bantuan dan barang kebutuhan pokok ke daerah-daerah yang terdampak.
Pemerintah Sumbar juga telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana susulan mengingat curah hujan yang masih tinggi. Sementara itu, berbagai organisasi kemanusiaan dan masyarakat setempat turut berperan aktif dalam mengirimkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan perlengkapan medis untuk para korban.
Dengan kerugian yang sangat besar, pemerintah daerah berharap dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokus utama saat ini adalah membangun kembali rumah-rumah yang rusak, memperbaiki infrastruktur vital, serta memastikan warga yang terdampak bisa kembali melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik.
Pemprov Sumbar juga menegaskan pentingnya program mitigasi bencana di masa depan agar kejadian serupa dapat diminimalisir. "Kami akan memperkuat upaya mitigasi bencana dengan membuat perencanaan yang lebih matang dalam menghadapi musim hujan di tahun-tahun berikutnya," tambah Gubernur Mahyeldi.
Sementara itu, warga yang terdampak berharap agar bantuan yang telah dijanjikan dapat segera disalurkan, serta proses pemulihan bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. "Kami sangat membutuhkan bantuan untuk bisa kembali beraktivitas, terutama di bidang pertanian yang merupakan mata pencaharian utama kami," ungkap salah seorang warga yang terdampak di Pesisir Selatan.
Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Sumbar dapat pulih dari bencana ini dan lebih siap menghadapi tantangan serupa di masa mendatang.
