Upaya Menata Sumatra Cegah Bencana Banjir Berulang
Padang – Setelah menghadapi bencana banjir bandang dan longsor yang mengakibatkan kerugian hingga Rp 1,78 triliun, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersama pemerintah pusat kini tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mencegah bencana serupa berulang di masa depan. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan menata tata ruang serta infrastruktur menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi bencana yang akan dilakukan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Junaidi, menyampaikan bahwa meskipun curah hujan ekstrem tetap menjadi faktor utama, salah satu penyebab utama terjadinya bencana banjir dan longsor adalah buruknya pengelolaan ruang dan penataan kawasan yang rentan terhadap bencana. "Kami akan fokus pada perbaikan pengelolaan wilayah, khususnya di daerah-daerah yang memiliki topografi berbukit dan rawan longsor," ujar Junaidi.
Selain itu, infrastruktur yang rusak parah akibat bencana tersebut akan dibangun kembali dengan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan lebih tahan terhadap potensi bencana. Di beberapa wilayah yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor, rencana pembangunan kembali akan melibatkan teknologi ramah bencana, seperti sistem drainase yang lebih baik, penanaman vegetasi pengikat tanah, serta peningkatan kekuatan bangunan.
Pentingnya Penataan Ruang dan Pemulihan Ekosistem
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, juga menekankan bahwa penataan ruang yang baik dan pemulihan ekosistem menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya bencana berulang. Wilayah-wilayah yang sering dilanda banjir bandang dan longsor, seperti daerah aliran sungai (DAS), akan diprioritaskan dalam program rehabilitasi lingkungan. "Kami akan memperbaiki daerah-daerah yang selama ini terabaikan, seperti hutan yang gundul dan kawasan kritis lainnya," kata Mahyeldi.
Banyak wilayah di Sumbar yang memiliki ekosistem alami, seperti hutan tropis, yang berfungsi sebagai penahan air dan mencegah longsor. Namun, konversi lahan untuk pertanian dan pemukiman telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, salah satu langkah pemulihan yang akan dilakukan adalah penanaman kembali pohon di daerah-daerah yang rawan longsor dan banjir.
Selain itu, pemerintah akan mendorong penerapan kebijakan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, di mana masyarakat lokal diberdayakan untuk menjaga kelestarian alam dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. "Ini adalah solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana, dan sekaligus memperbaiki ekonomi masyarakat yang bergantung pada alam," jelas Mahyeldi.
Penerapan Sistem Peringatan Dini dan Infrastruktur Tahan Bencana
Di samping penataan ruang dan pemulihan ekosistem, pemerintah Sumbar juga berencana untuk meningkatkan sistem peringatan dini untuk bencana alam, seperti banjir dan longsor. Teknologi pemantauan cuaca dan pergerakan tanah akan digunakan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada potensi bencana yang mengancam.
Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana juga menjadi bagian dari rencana pemulihan. Proyek-proyek pembangunan jembatan, jalan, dan rumah tinggal akan mempertimbangkan aspek ketahanan terhadap bencana. Misalnya, di daerah-daerah rawan longsor, konstruksi rumah dan fasilitas umum akan dibuat lebih kuat dan tahan terhadap guncangan tanah.
Kolaborasi Antar-Pihak dan Masyarakat
Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat dan sektor swasta juga diharapkan turut berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana. Program edukasi dan pelatihan mengenai kesiapsiagaan bencana akan digalakkan di tingkat desa dan kelurahan, agar setiap warga tahu langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. "Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah bencana. Mereka adalah garda terdepan dalam merespons dan mengurangi risiko bencana," tambah Junaidi.
Kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi kunci penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tahan bencana. Beberapa perusahaan di Sumbar yang bergerak di bidang konstruksi dan pengelolaan lingkungan diharapkan bisa berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini melalui inovasi teknologi dan pendanaan.
Membangun Kesadaran Kolektif
Dalam jangka panjang, upaya menata Sumatra untuk mencegah bencana banjir berulang memerlukan perubahan paradigma, tidak hanya pada tataran kebijakan, tetapi juga dalam cara pandang masyarakat terhadap lingkungan dan bencana. Membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak mengekploitasi sumber daya secara berlebihan akan menjadi kunci keberhasilan.
Pemulihan Sumbar pasca-bencana ini memang memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Namun, dengan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan Sumatera Barat bisa bangkit dan lebih siap menghadapi tantangan bencana di masa depan, serta menata kembali wilayahnya dengan cara yang lebih berkelanjutan dan aman.
“Tujuan utama kami adalah agar Sumbar tidak hanya pulih dari bencana, tetapi juga siap menghadapi masa depan yang lebih baik, dengan tata ruang yang lebih terencana dan ekosistem yang terjaga," ujar Gubernur Mahyeldi, menutup pernyataan.
